PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

dishubFOTO PROFIL DISHUB-2

 

 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan

Nomor          : 25 Tahun 2013

Penetapan Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

DASAR HUKUM :

  1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3981);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
  12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembangunan Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi, Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 14;
  15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Zona Area Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tabanan.

 

PERSYARATAN PELAYANAN PERMOHONAN:

Standar-postel

PROSES & ALUR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI:

POSTEL

 

Keterangan Bagan:

1.     Menganjukan Surat Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

2a.   Meneliti, mengecek kelengkapan sesuai ketentuan berlaku dan membuat keterangan berdasarkan hasil kajian tower

2b.   Mengembalikan permohonan yang belum lengkap

3.     Meneliti, mengecek kelengkapan sesuai ketentuan berlaku dan memeriksa kajian.

4.     Menganalisis hasil kajian dan menugaskan Kabid Postel untuk mengecek lokasi pembangunan menara telekomunikasi.

5.     Menugaskan Kasi Sarana Prasarana Telekomunikasi untuk pengecekan lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

6.     Menugaskan petugas lapangan untuk pengecekan lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi dan membuat telaah staf hasil pengecekan.

7.      Memeriksa dan melaporkan telaah staf  hasil pengecekan dan membuat naskah rekomendasi

8.      Memeriksa dan melaporkan telaah staf  hasil pengecekan dan membuat naskah rekomendasi

9.      Melaporkan telaah staf hasil pengecekan dan Naskah Rekomendasi pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi

10.    Menandatangani Surat rekomendasi pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi

11.     Menyerahkan Surat Rekomendasi pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi

12.    Penyerahan Surat Rekomendasi pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi

 

 

desiminasi