PELAYANAN IJIN USAHA ANGKUTAN

dishubFOTO PROFIL DISHUB-2

 

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan

Nomor        : 25 Tahun 2013

Penetapan Standar Pelayanan Ijin Usaha Angkutan

DASAR HUKUM :

  1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;
  4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

 

PERSYARATAN PELAYANAN PERMOHONAN :

Standar-angkutan

 

ALUR & PROSES PENGAJUAN IJIN USAHA ANGKUTAN:

ANGKUTAN-1

 

Keterangan Alur & Bagan :

  1. Mengajukan surat permohonan izin usaha angkutan beserta syarat-syarat administrasi
  2. Menolak permohonan yang belum lengkap
  3. Memeriksa dan menyeleksi syarat administrasi
  4. Membuat tanggapan atas permohonan ijin usaha angkutan dan mengonsep naskah izin usaha angkutan
  5. Mengetik konsep ijin usaha angkutan
  6. Mengoreksi hasil ketikan naskah izin usaha angkutan
  7. Mengoreksi naskah izin usaha angkutan
  8. Menandatangani naskah ijin usaha angkutan
  9. Menyerahkan ijin usaha angkutan
  10. Menyerahkan ijin usaha angkutan
  11. Menyerahkan ijin usaha angkutan

 

 

desiminasi